Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sebagai kawasan konservasi yang juga merupakan kawasan sakral bagi masyarakat Tengger, kegiatan wisata di TNBTS tentu harus selaras dengan prinsip-prinsip konservasi sumberdaya alam dan budaya Tengger. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi pelaku jasa wisata dan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di TNBTS, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2017, bertempat di Aula Hotel Bromo Permai, Cemorolawang, Desa Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo, diselenggarakan Rapat Koordinasi Pelaku Jasa Wisata TNBTS. Mengambil tema “ Merajut Komitmen untuk Mewujudkan Konservasi dan Manfaat yang Berkelanjutan” rakor yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Besar TNBTS, Ir. John Kenedie MM ini dihadiri instansi terkait lingkup Prov Jatim, Kab Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Lumajang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Perhubungan; Dinas PU dan Bina Marga; Kodim; Kepolisian Resort; Kepolisian Sektor, Danramil, Camat, kades, PHRI, Mitra TNBTS (Forum Sahabat Gunung, Bromo lovers, Savers, IPPASA dll), perwakilan Paguyuban pelaku usaha  wisata (Jip, Ojek, Kuda, PKL) serta pejabat struktural, fungsional dan ka Resort lingkup BBTNBTS.

Rakor dibuka oleh Kababes TNBTS dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para Narasumber dan pembahasan Rumusan Rakor yang berisi komitmen para pihak dalam pengembangan wisata alan di TNBTS. Sigit Pramono (Fotografer yang juga pelaku jasa wisata dan pemerhati Bromo) dalam paparannya menyampaikan otokritik bagi pelaku jasa wisata di TNBTS terkait dengan ancaman kerusakan kawasan TN sebagai akibat pariwisata yang belum sepenuhnya memperhatikan aspek konservasi. Pembicara kedua  Trisno Sudigdho (Forum Sahabat Gunung/Fasilitator Destinasi Wisata BTS) selain menyampaikan manfaat pariwisata bagi masyarakat sekitar juga mengingatkan para pihak khususnya para pelaku jasa wisata untuk bersama-sama menjaga kelestarian kawasan. Materi 'Kebijakan Pengembangan Wisata Alam TNBTS'  yang disampaikan Kababes TNBTS, menawarkan beberapa alternatif penyelesaian permasalahan terkait pengalolaan wisata alam di TNBTS untuk dibahas dan disepakati bersama. Kearifan masyarakat lokasl khusunya masyarakat Tengger juga disampaikan sebagai alternatif dalam pengelolaan wisata alam TNBTS oleh Bpk Supoyo sesepuh adat tengger yang juga anggota DPRD Kab Probolinggo. Dalam diskusi membahas rumusan kesepakat bersama Rakor yang difasilitasi/dimoderatori oleh M. Anshori atau yang lebih dikenal dengan nama Ori, humas FSG, berbagai masukan dan saran dari para pelaku jasa wisata diungkapkan mulai dari penataan kawasan Pananjakan dsk, kuota kunjungan, pengaturan transportasi di kawasan Pananjakan maupun Ranupani sampai dengan rencana pemberlakuan booking/pembelian tiket online untukkunjungan ke Bromo.

Meski melalui diskusi yang cukup alot, pada akhirnya para pelaku jasa wisata & para pihak peserta rakor sepakat untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam pengembangan wisata alam di TNBTS. Terkait dengan penataan kegiatan wisata alam di TNBTS beberapa pint penting juga berhasil disepakati diantaranya per 1  April 2018, akan diberlakukan sistem kuota kunjungan di lokasi Pananjakan dsk sesuai dengan hasil kajian daya dukung, pemberlakuan booking online serta  pengaturan transportasi (jip/ojek), pkl, kuda dan  kendaraan komunitas.  Para pihak juga  mendukung sepenuhnya rencana pembangunan sarana prasarana di TNBTS tahun 2018 serta pemberlakuan ‘’car free month” di kawsan laut pasir yang akan diberlakukan pada wulan kepitu sesuai penanggalan Tengger mulai tahun 2019