• Depan
  • › Kategori: Berita
  • › Koordinasi BBTN Bromo Tengger Semeru Gali Potensi UMKM dan Pariwisata dengan Pemda dan Komite Ekonomi dan Industri Nasional

Koordinasi BBTN Bromo Tengger Semeru Gali Potensi UMKM dan Pariwisata dengan Pemda dan Komite Ekonomi dan Industri Nasional

Malang (20/4/18). Kepala Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru (TNBTS) 'John Kenedie' hadiri rapat koordinasi  di Kantor Bupati Malang, Kamis 19 April 2018. Acara yang juga dihadiri oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) beserta Bupati Malang dan jajarannya itu membahas tentang potensi UMKM dan Pariwisata pada Kab. Malang dan KSPN Bromo Tengger Semeru.

Bupati Kab. Malang 'Rendra Kresna' pada rakor tersebut mengutarakan "Kab. Malang saat ini mengusulkan dua program prioritas nasional, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Digital Singosari dan Badan Otorita Bromo Tengger Semeru".

"Dalam pengembangan Badan Otorita BTS Kab. Malang selalu berkoordinasi dengan TNBTS dan Kementerian LHK serta Kemenko Perekonomian untuk agenda ini. Kawasan yang diusulkan adalah di Gn. Kawi dan Duwet Krajan Tumpang" ujar Rendra Kresna menambahkan.

Riski selaku wakil KEIN menanggapi paparan Bupati Malang "Kab. Malang mempunyai potensi luar biasa sebagai pintu gerbang KSPN Bromo Tengger Semeru sehingga KEIN memandang bahwa Kab Malang bisa menjadi wilayah percontohan". KEIN mengharapkan agar energi (listrik) sebagai tools untuk  percepatan ekonomi daerah juga perlu diperhatikan, termasuk jaringan internet sebagai media informasi daerah.

'John Kenedie' selaku Kababes TNBTS menyampaikan bahwa "kawasan Bromo menjadi sentral penggerak perekonomian masyarkat sekitar, sehingga pemanfaatan lestari perlu didukung oleh para pihak. Selain itu diperlukan perbaikan dan pembangunan akses jalan dan infrastruktur lainnya sehingga kawasan penyangga TNBTS dapat lebih dikembangkan.
Sebagai tuan rumah Bupati Malang setelah penutupan rakor memberikan kenang-kenangan kepada wakil KEIN selain itu dalam penutupnya " kami mengharapkan hasil rapat ini bisa disampaikan kepada pengambil kebijakan di Jakarta, kalau perlu disampaikan langsung ke Presiden".